Pemerintah sedang berupaya untuk mengatasi masalah modal petani yang terbatas dengan menggunakan frekuensi Financing. Ini adalah sebuah program yang menawarkan pinjaman berbunga rendah dan biaya administrasi yang lebih rendah. Petani akan diberikan jangka waktu yang lebih lama untuk membayar pinjaman, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan modal secara efektif. Program ini juga menawarkan perlindungan asuransi bagi petani terhadap risiko gagal panen. Dengan menggunakan frekuensi Financing, pemerintah berharap bahwa petani dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
IndoPulsa.Co.id – Atasi Modal Petani yang Terbatas, Pemerintah Pakai Frekuensi Financing
Blog Indo Pulsa – Keterbatasan akses permodalan bagi perbankan menjadi masalah akut yang dihadapi petani kecil di Indonesia. Keadaan ini menyebabkan nasib petani terpinggirkan sehingga tidak bisa berkembang.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, pihaknya kini mencoba mengurai masalah tersebut dengan memulai sistem pembiayaan gratis yang telah diujicobakan di Koperasi Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.
“Kami mengadopsi dari Amerika Serikat karena di sana sudah ada free financing dari departemen pertanian dan petani sudah punya rencana produksi sehingga mudah mengajukan pembiayaan,” kata Teten dalam acara “Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Nasional Jatim 2023, Jumat, 17 Maret 2019. , 2023.
Sistem itu ia coba terapkan karena ingin ada dana bergulir di koperasi. Dimana, petani di Koperasi Pesantren Al Ittifaq diberdayakan untuk bisa membeli secara tunai. Dengan begitu, kata dia, akan berdampak pada kepastian harga karena koperasi bersifat offtaker dan bisa membeli secara tunai.
“Jadi efeknya bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet sudah hilang,” jelasnya.
Di sisi lain, Teten memandang koperasi sebagai salah satu solusi dalam pengendalian inflasi pangan karena berperan sebagai offtaker sehingga petani memperoleh kepastian harga dan pasar. Sayangnya, kata dia, struktur pertanian di negeri ini didominasi petani kecil yang memiliki lahan terbatas sehingga produksi pertanian tidak maksimal.
Berdasarkan data BPS, kata dia, hanya ada sekitar 0,3 hektar lahan pertanian yang dimiliki petani. Keadaan ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan korporasi pertanian dunia yang sudah memiliki lahan pertanian yang sangat luas. “Tidak mungkin kita melindungi masyarakat produksi pertanian karena struktur pertanian di sini didominasi petani kecil perorangan,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya memulai program korporatisasi petani Presiden Joko Widodo agar petani tidak lagi berjalan sendiri dan lebih efisien.
Dia mencontohkan, telah membangun koperasi pisang seluas 400 hektar yang berlokasi di Lampung yang peminjamnya berasal dari Jepang dan Singapura.
“Di Ciwidey, kami juga mendandani koperasi yang sudah ada. Sebanyak 1.200 petani sayur telah bekerjasama dengan 90 pesantren. Termasuk di Jatim, kita akan petakan apa yang bisa dikembangkan dalam korporatisasi petani,” ujarnya.
Pemerintah telah mengumumkan Frekuensi Financing sebagai solusi untuk mengatasi modal yang terbatas bagi petani. Program ini akan membantu petani untuk membeli bahan baku dan membiayai usaha mereka. Program ini juga akan memberikan akses keuangan bagi petani. Kunjungi Indopulsa untuk informasi lebih lanjut.
