BPD Rawan Politik, Bos BPD DIY: Bankir Harus Punya Integritas
BPD DIY mengingatkan bahwa bankir harus memiliki integritas yang tinggi untuk menghindari terjadinya politisasi dalam pengambilan keputusan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama BPD DIY, Ahmad Baiquni, karena BPD sering terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek politik. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya wawasan dan sikap profesionalisme bagi seluruh karyawan BPD.
IndoPulsa.Co.id – BPD Rawan Politik, Bos BPD DIY: Bankir Harus Punya Integritas
Blog Indo Pulsa – Belakangan ini ramai diberitakan tentang pemberhentian “mendadak” direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD). Beberapa resmi dikeluarkan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Beberapa juga dipecat tanpa agen pulsada penggantian.
Tentu saja, situasi ini menciptakan isu liar yang beredar. Di mana, itu semua tergantung pada pemegang saham. Diduga ada permainan politik di balik pencopotan direksi BPK meski kinerjanya sangat baik.
Direktur Utama BPD DIY, Santoso Rohmad, tak memungkiri fenomena tersebut terjadi di jajaran pimpinan BPD. Apalagi, Indonesia akan menggelar pemilihan umum berikutnya pada 2024.
Baca juga: Pengorbanan Prinsip GCG, BPD Terkena Benturan Kepentingan
Menurutnya, segala sesuatu yang sudah masuk ke ranah politik akan memiliki masalah yang berbeda. Semuanya dipolitisasi agar kepemimpinan bisa terjadi karena perbedaan tren politik.
“Sehingga sewaktu-waktu bisa dilepas semuanya dan itu konsekuensi yang ada sekarang,” jelasnya
Meski begitu, kata dia, apapun yang dipolitisasi, sebagai bankir perlu mengandalkan konsep integritas dalam menjalankan kinerja terbaik. Apapun perubahannya, itu bukan masalah besar.
“Masalah suka tidak suka tergantung prestasi. Bagi kami, bankir harus memiliki integritas dan komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” tutupnya.
Terpisah, Moch Amin Nurdin, Senior Fakultas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menilai ada plus-minus memberhentikan pimpinan dari BPD.
Namun, kata Amin, pencopotan direksi juga bisa terjadi meski secara tugas dan wewenang tidak ada kesalahan nakhoda kapal BPD. Kondisi ini tentunya dapat menimbulkan efek domino bagi kesehatan bank.
“Ada kecenderungan kesehatan bank menurun karena berdampak pada solidaritas tim, kepercayaan kepada pimpinan dan visi misi perusahaan pasti akan liar,” jelasnya.
Namun, kata dia, organisasi membutuhkan arahan dan dukungan dari pimpinan setiap kali terjadi perubahan kinerja bank. “Ke mana kinerja bank jika kepemimpinan di BPD terganggu,” ujarnya.
Pemberhentian Direksi BPD
Rahmat dikabarkan melakukan kesalahan terkait layanan mobile banking Bank Sumut yang diduga beroperasi tanpa izin Bank Indonesia (BI) dan OJK.
Baca juga: Silahkan! OJK Harus Menjadi Benteng GCG dari Pemegang Saham BPD yang “Sewenang-wenang”.
Hanawijaya dari Bank Kalsel dan Agus Syabaruddin (Bank Banten) juga mengalami nasib yang sama. Keduanya terhenti di tengah jalan dan tiba-tiba, tanpa agen pulsada pengganti.
Hanya dengan rapat tanpa agen pulsada pergantian pengurus, pemecatan bisa terjadi. Seperti tidak ada aturan. Baru saja dipecat. Kemudian, pelaksana (penjabat) ditunjuk.
Bank Perkreditan Rakyat (BPD) Rawan Politik dan Bos BPD DIY, menekankan pentingnya integritas dalam dunia perbankan. Kita harus memastikan bahwa bankir memiliki integritas yang tinggi untuk memastikan kepercayaan nasabah. Kunjungi https://www.indopulsa.co.id untuk informasi lebih lanjut tentang dunia perbankan.
