Senator AS menyerukan untuk menerapkan aturan pelaporan pajak yang ketat untuk crypto

Halo para pengunjung setia! Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian di artikel kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai perkembangan terkini di dunia cryptocurrency yang sedang hangat diperbincangkan.

Seperti yang kita ketahui, cryptocurrency atau mata uang digital telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi atau melakukan transaksi dengan menggunakan cryptocurrency. Namun, dengan tingginya popularitas mata uang digital ini, muncul pula beberapa permasalahan terkait regulasi dan keamanannya.

Kabar terbaru datang dari seorang Senator AS yang menyerukan perlunya menerapkan aturan pelaporan pajak yang ketat untuk transaksi menggunakan cryptocurrency. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk menghindari potensi tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak yang dilakukan melalui mata uang digital ini.

Dalam pandangan Senator tersebut, dengan adanya aturan yang lebih ketat dalam pelaporan pajak, pemerintah akan dapat mengawasi dan mengontrol transaksi yang menggunakan cryptocurrency dengan lebih baik. Hal ini juga diharapkan dapat mencegah penggunaan mata uang digital untuk kegiatan ilegal.

Namun, rencana ini tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan pengguna cryptocurrency. Beberapa orang berpendapat bahwa aturan pelaporan pajak yang ketat dapat mengurangi privasi pengguna. Sementara itu, yang lain menganggap hal ini sebagai langkah yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam bertransaksi menggunakan cryptocurrency.

Tentu saja, keputusan akhir mengenai penerapan aturan pelaporan pajak yang ketat untuk cryptocurrency ini masih dalam tahap pembahasan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa langkah ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi dunia cryptocurrency.

Bagi kalian yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan terkini di dunia cryptocurrency dan penerapan aturan pelaporan pajak yang ketat, jangan lewatkan artikel selanjutnya. Saya akan membahas secara lengkap dan mendalam mengenai topik ini. Teruslah membaca dan mari kita simak bersama-sama!

Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca pengantar artikel ini. Saya harap kalian akan menemukan informasi yang bermanfaat dan menarik dalam artikel selanjutnya. Jangan lupa untuk terus membaca sampai selesai ya!

Senator AS menyerukan untuk menerapkan aturan pelaporan pajak yang ketat untuk crypto

Senator AS mendesak Departemen Keuangan dan IRS untuk menerapkan aturan pajak kripto pada Desember 2023, memperingatkan potensi kerugian pendapatan $ 1,5 miliar.

Empat Senator AS, Elizabeth Warren, Robert P. Casey, Jr., Richard Blumenthal, dan Bernard Sanders, telah mengirim surat ke Departemen Keuangan dan Internal Revenue Service, memperingatkan mereka tentang potensi hilangnya pendapatan pajak jika aturan pelaporan pajak kripto tidak diterapkan pada 31 Desember 2023.

Mengacu pada Undang-Undang Investasi dan Pekerjaan Infrastruktur (IIJA), yang disahkan oleh Kongres pada November 2021, yang mengarahkan Departemen Keuangan dan Internal Revenue Service (IRS) untuk menerapkan aturan untuk broker kripto pihak ketiga, Senator melaporkan bahwa peraturan yang diusulkan belum dipublikasikan.

Surat itu mengungkapkan bahwa akan ada perkiraan kerugian $ 1,5 miliar dalam pendapatan pajak pada tahun 2024 jika aturan tidak diterapkan.

Ini mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa “setidaknya setengah dari pajak yang terutang pada transaksi crypto tidak dibayar setiap tahun, dan bahwa invasi pajak crypto menyumbang sekitar 10 persen dari total pajak yang belum dibayar setiap tahun.”

Mengendarai ini, para Senator mengulangi mengapa aturan baru itu diperlukan. Alasannya termasuk menutup kesenjangan pajak crypto dan meningkatkan “$ 1,5 miliar dalam pendapatan pajak pada tahun 2024 saja dan hampir $ 28 miliar selama delapan tahun ke depan.”

Pada saat IIJA disahkan pada November 2021, AS telah menghadapi kesenjangan pajak $1 triliun, dan kesenjangan pajak yang tumbuh dikaitkan dengan sektor cryptocurrency $2 triliun. Menurut penelitian, set aturan yang belum diterapkan berarti bahwa penghindar pajak crypto terus menipu IRS setidaknya $ 50 miliar per tahun, meskipun berspekulasi bahwa jumlah yang diperkirakan terlalu kecil.

Percakapan seputar pajak cryptocurrency dan penghindaran menjadi lebih sering. Baru-baru ini, UE menyiapkan proposal Paket Keuangan Digital yang dikenal sebagai amandemen DAC8 untuk memperkuat peraturan tentang cryptocurrency dan memerangi kegiatan kriminal terkait pajak.

Senat AS dan aset digital

Senat AS, dari waktu ke waktu, tetap berada di garis depan mengenai tagihan dan peraturan tentang aset digital. Mereka berusaha untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dan menciptakan rasa yang lebih berhubungan dari ruang cryptocurrency yang berkembang. Berbagai reformasi, kemajuan, taktik tempur, dan rekomendasi telah diusulkan oleh Senat di lain waktu.

Namun, surat terbaru telah memberi IRS dan Departemen Keuangan tenggat waktu 15 Agustus 2023, untuk menanggapi empat pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan ketiga adalah, “Haruskah Departemen Keuangan gagal menerapkan aturan pelaporan pajak kripto pada batas waktu 31 Desember 2023 yang ditetapkan oleh Kongres, berapa banyak pendapatan pajak yang diperkirakan Departemen akan berisiko hilang pada tahun kalender 2024?”

Dalam artikel ini, Senator AS telah menyerukan untuk menerapkan aturan pelaporan pajak yang ketat untuk mata uang kripto. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat dalam dunia digital. Terima kasih kepada pembaca yang telah setia membaca hingga akhir artikel ini. Sampai jumpa di update-artikel menarik lainnya!

indopulsa logo

Aplikasi jual pulsa & kuota paling murah, voucher game, emoney / uang elektronik, token listrik, voucher internet, tv dan bayar tagihan online paling lengkap di Indonesia dengan sistem satu saldo deposit untuk semua layanan.

Contact

PT. KIOS PULSA INDONESIA

Nguntoronadi RT25 RW01, Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan, Jawa Timur 63383