Nusa Konstruksi (DGIK) terkena imbas laporan keuangan yang canggung. OJK dan BEI diminta untuk meninjau ulang laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan transparansi bagi investor. Sebagai perusahaan konstruksi ternama, Nusa Konstruksi diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya dan kembali meraih kepercayaan investor.
IndoPulsa.Co.id – Laporan Keuangan Canggung, OJK dan BEI Diminta Tinjau Nusa Konstruksi (DGIK)
Blog Indo Pulsa – PT Nusa Construction Enjiniring Tbk (DGIK) diketahui merevisi laporan keuangan kuartal I 2023, dari sebelumnya membukukan rugi Rp 5,22 miliar menjadi laba Rp 5,12 miliar atau laba bersih melonjak 198% secara umum. Rapat Pemegang Saham (RUPS) Kamis (22/6).
Hal tersebut dipertanyakan sejumlah pemegang saham, hingga pemegang saham meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusut tuntas beberapa kejanggalan laporan keuangan karena berpotensi merugikan pemegang saham minoritas, kreditur. dan calon investor.
Direktur Utama NKE Heru Firdausi Syarif mengatakan, perubahan itu karena kenaikan nilai persediaan Rp 5,4 miliar dan uang muka Rp 4,9 miliar. Sehingga penyesuaian harus dilakukan untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku.
Namun salah satu peserta RUPS, Andi LM, mengatakan alasan Direksi NKE justru melanggar Prinsip Akuntansi Biaya Penandingan Dengan Pendapatan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (FSAK) 14 dan 72.
“Karena kenaikan nilai persediaan dan uang muka tersebut bukan berasal dari penambahan persediaan dan uang muka, tetapi karena diduga Direksi NKE menunda pencatatan biaya yang seharusnya sudah dicatat pada triwulan I tahun 2023,” kata Andi dalam kutipannya. penyataan. , 24 Juni 2023.
Andi menambahkan, dugaan keterlambatan pencatatan biaya tersebut menyebabkan NKE seolah-olah untung, padahal rugi. Sehingga, OJK dan BEI diharapkan dapat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan NKE Triwulan I 2023 karena berpotensi merugikan pemegang saham mayoritas, kreditur dan calon investor.
“Laporan keuangan yang tidak disusun sesuai prinsip akuntansi dapat mengakibatkan pemegang saham minoritas, kreditur, dan calon investor salah dalam mengambil keputusan investasi dan pembiayaan,” imbuhnya.
Apabila hal tersebut terjadi, Direksi Perusahaan Terbuka dapat dikenakan sanksi sesuai UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sementara itu, Ester Septima, pemegang saham minoritas NKE lainnya yang ditemui usai RUPS, juga meragukan kebenaran informasi dan fakta material dalam Laporan Keuangan NKE Revisi, dimana pengakuan Laba Kotor NKE sebesar 26,8% sangat tidak wajar.
“Angka itu jauh di atas rata-rata laba kotor industri konstruksi yang berada di kisaran 10-15%. Seperti PT Total Bangun Persada Tbk yang hanya membukukan laba kotor 15,25% dan PT Adhi Karya Tbk 12,49%,” ujar Ester.
Selain itu, Esther menilai perolehan kontrak baru NKE juga sangat minim. Sedangkan kontrak yang masih berjalan (carry over) hanya sedikit. Ketiadaan kontrak karya terlihat jelas pada catatan no. 29 Laporan Keuangan NKE.
“Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami pemegang saham minoritas, bagaimana NKE bisa membukukan laba kotor yang begitu besar di tengah minimnya kontrak kerja,” tambahnya.
Sementara itu, Esther juga meminta OJK dan BEI untuk segera mengkaji Laporan Keuangan Kajian Kuartal I Tahun 2023 NKE dan hasil pemeriksaan tersebut juga harus segera disampaikan kepada publik dan seluruh pemegang saham.
“Seluruh kejanggalan yang berpotensi menyesatkan informasi di industri pasar modal perlu diusut tuntas oleh OJK dan BEI,” kata Ester.
Ari Nugroho
Laporan Keuangan Canggung, OJK dan BEI Diminta Tinjau Nusa Konstruksi (DGIK). Hal ini menjadi perhatian besar bagi pelaku pasar. Indopulsa.co.id memberikan informasi terbaru seputar dunia bisnis dan pasar modal. Cek di sini!
