Pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan penting yang harus dicapai oleh setiap negara. Namun, untuk mewujudkannya diperlukan reformasi kebijakan yang secara konsisten mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Kebijakan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan hanya akan menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk merancang kebijakan yang holistik dan berkelanjutan, memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
IndoPulsa.Co.id – Diperlukan Reformasi Kebijakan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Bali – Pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting dalam perkembangan bisnis saat ini. Berbagai sektor usaha, tak terkecuali sektor keuangan, terus menerapkan berbagai strategi dan program yang sejalan dengan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) untuk mewujudkan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.
Namun, ternyata penerapan strategi dan program LST saja tidak cukup, sektor keuangan, misalnya, perlu melakukan reformasi kebijakan yang komprehensif terhadap skema bisnisnya. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Keuangan United Nations Development Programme (UNDP) Marcos Athias Neto. Padahal, kata dia, transisi menuju energi bersih hanya bisa dicapai jika reformasi benar-benar dilaksanakan.
“Mengelola transisi ke energi bersih ini dan menyusun reformasi kebijakan untuk menyukseskan transisi tersebut sangatlah penting. Kami di United Nations Development Programme (UNDP) terus berupaya mendukung Indonesia, Thailand dan negara-negara lain di kawasan Asean, untuk memiliki Integrated National Financial Framework, sebagai strategi keuangan kebijakan ESG pemerintah,” kata Marcos, dalam “ Seminar Tingkat Tinggi: Menyelaraskan Kebijakan untuk Perubahan Iklim” yang diselenggarakan Bank Indonesia di Bali, Kamis, 30 Maret 2023.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setiap negara di Asia Tenggara memiliki profil penerapan LST yang unik dan berbeda. Misalnya, emisi dari listrik di Indonesia menyumbang sekitar 31% hingga 35% dari emisi karbon dioksida, dan deforestasi menyumbang 50% dari emisi karbon dioksida di Indonesia. Sementara penebangan yang dilakukan oleh sektor pertanian di Filipina menyumbang 25% emisi gas.
“Risiko ini dapat dimitigasi dengan merencanakan reformasi kebijakan yang komprehensif dan terarah menuju jalur transisi yang ada. Ini yang coba kita lakukan melalui Kerangka Keuangan Nasional Terintegrasi dan strategi keuangan lainnya,” ujarnya.
UNDP, katanya, dengan senang hati membantu negara-negara di Asia Tenggara untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan di industri keuangan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia selama ini didukung oleh UNDP dalam menerbitkan green bond. “Kami bisa mendukung proses pendataan, beserta evaluasinya,” jelasnya.
Steven Wijaya
Postingan Perlu Reformasi Kebijakan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan muncul pertama kali di Infobanknews.
Diperlukan Reformasi Kebijakan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Kita harus menerapkan kebijakan yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak. Dukunglah program dan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengunjungi https://www.indopulsa.co.id untuk informasi lebih lanjut. #PembangunanBerkelanjutan #Indopulsa.
