Kekalahan timnas Indonesia pada Piala Dunia U-20 harus diaudit untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab. Performa buruk di lapangan dan organisasi yang kurang mendukung menjadi faktor utama. Semua pihak harus bertanggung jawab untuk memperbaiki situasi dan mengembalikan kepercayaan publik pada timnas.
IndoPulsa.Co.id – Kekalahan Piala Dunia U-20 Harus Diaudit, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Blog Indo Pulsa – Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Timnas (timnas) U-20 pun harus menunda impian tampil di ajang sepak bola paling bergengsi itu.
Selain gagal hadir, pemerintah juga mengalami kerugian materi dalam persiapan Piala Dunia U-22. Kerugian diklaim mencapai triliunan rupiah.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, anggaran yang dikeluarkan perlu dipertanggungjawabkan. Apalagi anggarannya diperkirakan mencapai triliunan rupiah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Siapa yang bertanggung jawab? Trubus mengatakan, ada tiga ‘aktor’ utama yang harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Mereka adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pemuda dan Olahraga, hingga pemerintah daerah. “Karena tempatnya di kawasan itu, mereka juga harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Selain itu, kata Trubus, penggunaan anggaran persiapan Piala Dunia U-20 rentan penipuan. Bahkan, dia menduga anggaran tersebut telah diselewengkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan politik pada 2024.
“Ada dugaan anggaran sudah dicanangkan untuk manfaat 2024. Jadi harus diaudit dan dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan pidana,” kata Trubus.
Untuk menghindari penyimpangan anggaran, kata Trubus, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu segera menerbitkan regulasi atau kebijakan baru terkait persiapan dan penyelenggaraan pesta olahraga besar. Apalagi yang gagal di tengah jalan, seperti yang terjadi di Piala Dunia U-20.
“Kalau gagal, anggaran yang sudah digunakan harus diperhitungkan. Jadi tidak ada ruang untuk disalahgunakan,” katanya.
Sebaliknya, Trubus meminta agar acara olahraga yang sesungguhnya dipisahkan dari kepentingan politik. Salah satu faktor kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 diduga karena pernyataan dua petinggi yang mempertanyakan keikutsertaan Israel.
“Aturan dasar yang jelas harus dibuat antara olahraga dan politik. Jika ada pihak yang memanfaatkan olahraga untuk kepentingan politik, harus ditindak secara pidana,” ujarnya.
Baca juga: Usai Indonesia Dicoret FIFA, Ganjar dan Koster Diserang Netizen
Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat ‘wow’ untuk persiapan Piala Dunia U-20 2023.
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) membutuhkan anggaran hingga Rp 500 miliar untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20. Kemenpora kembali meminta tambahan anggaran pembangunan olahraga menjadi Rp.
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyuntikkan dana Rp 314 miliar untuk renovasi dua stadion utama, yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan.
Ada lima stadion yang akan digunakan di Piala Dunia U-20. Selain Stadion Kapten I Wayan Dipta Bali dan Stadion Manahan Solo, ada juga Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.
Untuk menghidupkan kembali stadion tersebut, Kementerian PUPR membutuhkan suntikan dana hingga Rp175 miliar.
Jika suntikan dana itu direalisasikan untuk belanja modal penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, kerugian modal mencapai Rp 1,4 triliun.
Kekalahan Piala Dunia U-20 harus diaudit untuk kepastian dan keadilan. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja, tim pelatih dan para pemain harus melakukan introspeksi. Namun, penting juga bagi pihak FIFA untuk memeriksa apakah ada kemungkinan kecurangan atau kesalahan dalam pertandingan. Dapatkan dealer pulsa hanya di IndoPulsa.
