Pemerintah mengakui bahwa realisasi pembangunan infrastruktur di kabupaten perkotaan sulit tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan dari pihak swasta. Namun, pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan ini.
IndoPulsa.Co.id – Pemerintah Akui Realisasi Infrastruktur di Kabupaten Perkotaan Sulit Tercapai
Blog Indo Pulsa – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, realisasi infrastruktur jalan di kabupaten dan kota dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit dicapai pada 2024. Sebab, sejak 2019 hingga 2023 , realisasinya masih jauh dari harapan.
Suharso juga merinci, dari target jalan Kabupaten sepanjang 431.426 km, hanya 63% dari target tahun 2023 yang bisa terealisasi. Meskipun baseline pada tahun 2019 mencapai 57%.
“Jalan kabupaten/kota ini sulit dijangkau, makanya ada inpres tentang jalan itu,” kata Suharso dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI, Senin 5 Juni 2023.
Baca juga: Pemerintah Kucurkan Rp 203,5 Triliun Untuk Infrastruktur, Ini Detailnya
Selanjutnya, prognosa tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif kemantapan jalan kabupaten/kota hanya mencapai 64%. Padahal, berdasarkan target RPJMN 2020-2024, 65% dari target tersebut perlu direalisasikan.
Lalu, kondisi mantap jalan di wilayah target sepanjang 47.603 km. Dari baseline 68%, maka target tahun 2023 adalah 73%. Kemudian pada tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 74%. Sedangkan target RPJMN 2024 harus mencapai 75%.
Maka untuk mencapai target RPJMN, pemerintah mengeluarkan Arahan Jalan Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun pada tahun 2023 dan Rp 50 triliun pada tahun 2024.
Sedangkan untuk kemantapan jalan negara dari target 47.603 km, target yang akan dicapai pada tahun 2023 sebesar 93% dari baseline tahun 2019 sebesar 92%. Sedangkan pada tahun 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 95%.
Namun target dalam RPJMN 2024 ditargetkan sebesar 97%. Sehingga untuk mencapai target 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki backlog sebesar Rp 77 triliun.
“Target jalan nasional cukup tercapai, jalan provinsi tercapai,” ujar Suharso.
Di sisi lain, target pembangunan jalan tol dalam RPJMN 2024 sulit dicapai. Jalan tol yang dibangun hingga 2019 sepanjang 1.298 km.
Namun, hingga 2023 ditargetkan jalan tol yang dibangun hanya sepanjang 568 km. Prakiraan tahun 2024 didasarkan pada pagu indikatif sepanjang 1.513 km. Padahal target dalam RPJM adalah 2.500 km.
Baca juga: Jokowi Inspeksi Jalan Rusak di Lampung, Netizen: Ada yang Khawatir
Target pembangunan jalan tol sulit tercapai karena keterbatasan keuangan badan usaha jalan tol. Khususnya PT Hutama Karya untuk pembangunan Tol Trans Sumatera. Saat ini, pemerintah menyediakan pembiayaan melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Jasa (PBBL) dan bantuan konstruksi oleh pemerintah.
Meski telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur di kabupaten perkotaan, pemerintah mengakui bahwa realisasi pembangunan sulit tercapai. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi masyarakat dan pengusaha yang membutuhkan akses yang baik dan lancar. Solusi terbaik adalah dengan menggunakan layanan Indopulsa untuk mempermudah akses internet. Kunjungi https://www.indopulsa.co.id untuk informasi lebih lanjut.
