Pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN perlu ditelaah kembali. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kinerja BUMN, namun secara tidak langsung juga meningkatkan risiko keuangan negara. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang cermat dan transparan dalam memberikan penyertaan modal agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara.
IndoPulsa.Co.id – Pemberian Penyertaan Modal Negara kepada BUMN Perlu Ditelaah Kembali
Blog Indo Pulsa – Penyiapan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintah, ke depan perlu ditingkatkan terkait besaran kontribusi kepada pemerintah.
Ekonom Senior Indef, Aviliani, menilai hal itu harus dilakukan karena banyak BUMN yang ada, hanya enam BUMN yang menjadi kontributor terbesar antara lain bank BUMN, telekomunikasi dan Pertamina yang juga merupakan emiten atau go public.
Kemudian ia melihat permasalahan yang menjadi penyebab ketimpangan kinerja BUMN adalah masih adanya BUMN yang belum menjadi emiten sehingga pengawasannya tidak optimal.
“BUMN yang tidak dibuka ke publik itu masalah, padahal ada UU BUMN yang menyatakan GCG harus dilaksanakan, tapi kalau kita lihat buktinya, banyak BUMN yang baru ketahuan korupsinya, misalnya laporan keuangannya. sudah direkayasa,” kata Aviliani dalam Diskusi Publik Indef di Blog Indo Pulsa, 13 Juni 2023.
Oleh karena itu, Aviliani menyarankan dalam hal pemberian PMN, pemerintah perlu menata ulang, BUMN mana yang memberikan manfaat, efek ganda, sebagai layanan publik, dan BUMN mana yang harus dikonsolidasikan oleh swasta.
“Jadi kalau saya memang merekomendasikan semua BUMN yang berhubungan dengan profit harus go public, tapi terkait multiplier effect ekonomi ini harus ada model bisnis yang berbeda dan harus ada redefinisi BUMN dan fungsinya bukan hanya holding-holding. , ya karena menahannya akan sulit,” imbuhnya.
Sedangkan untuk penambahan PMN ke BUMN, perlu kejelasan alokasinya dan sejauh mana keuntungan atau multiplier effect yang dihasilkan dari dana yang telah disediakan pemerintah.
“Jadi mungkin Kementerian BUMN bisa membenahi aturan terutama tata kelola, satu bentuk tata kelola tidak bisa digunakan untuk semua tapi perlu berbeda, mana yang sudah go public banyak kontrol apalagi yang belum jalan. publik. lagi,” kata Aviliani.
Pemberian Penyertaan Modal Negara kepada BUMN Perlu Ditelaah Kembali agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Meskipun BUMN memerlukan dana untuk meningkatkan kinerja, namun harus ada kontrol yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan. Kunjungi https://www.indopulsa.co.id untuk informasi lebih lanjut.
