Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program Ekosistem Keuangan Inklusif untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah terpencil dengan melibatkan berbagai pihak seperti BUMDes, lembaga keuangan mikro, dan petugas desa. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat desa untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
IndoPulsa.Co.id – OJK Resmikan Program Ekosistem Keuangan Inklusif Bagi Masyarakat Desa
Padang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai langkah progresif untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Program ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawasan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi pada Kick Off EKI Generic Model di Nagari Sumpur hari ini (22/6).
“Program EKI ini berbeda dengan program-program kami sebelumnya, karena disini kami tidak hanya mengadakan satu kali acara, tetapi juga memberikan pendampingan mulai dari pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi,” kata Friderica di Padang, 22 Juni 2023. .
Baca juga: Percepat Akses Keuangan, OJK Targetkan 514 TPAKD Hingga Akhir Tahun
Friderica juga menjelaskan bahwa program EKI di pedesaan akan mengoptimalkan potensi yang ada di pedesaan yaitu potensi alam, budaya, sosial dan keuangan dengan akses pembiayaan dari berbagai sektor jasa keuangan seperti perbankan, asuransi dan pasar modal.
Program EKI akan mensinergikan peran pemangku kepentingan daerah seperti Pemerintah Daerah, Kementerian Prasarana, Kementerian Kesehatan, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (Kejar), program Laku Pandai , KUR, UMMI, security crowdfunding (SCF). , Dana Pensiun, Fintech P2P dan QRIS.
Selanjutnya, program EKI dapat digunakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia yang saat ini memiliki 494 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Lebih lanjut Friderica menjelaskan, Sumbar dipilih sebagai daerah kick-off EKI dengan mempertimbangkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumbar merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan. (40.7). %, 76, 88%) yang masih di bawah tingkat nasional (49,68%, 85,10%).
Selain itu, TPAKD Provinsi Sumbar kini memiliki program “Nagari Upgrade Class” yang fokus pada peningkatan dimensi ekonomi melalui pembukaan akses perbankan dan kredit/pembiayaan bagi masyarakat di Nagari tertinggal sehingga diharapkan program EKI dapat mendorong penyaluran pemerataan akses keuangan bagi penduduk di Wilayah Sumatera Barat.
Program EKI juga mencakup pemberian edukasi keuangan secara menyeluruh kepada masyarakat desa atau dikenal dengan program Cakap Keuangan Desa.
Baca juga: Berikan Kenyamanan Nasabah, BRI Finance Perkuat Cyber Security
Sedangkan program ini merupakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat desa terhadap lembaga, produk dan jasa keuangan konvensional dan syariah melalui pelatihan (Training of Trainers-ToT) kepada perangkat desa dan edukasi oleh perangkat desa kepada masyarakat (Training of Community-ToC). .
OJK resmi meluncurkan Program Ekosistem Keuangan Inklusif untuk masyarakat desa. Tujuannya adalah memberikan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan serta membantu perekonomian di wilayah perkotaan. Kunjungi Indopulsa.co.id untuk informasi lebih lanjut.
