Pendirian bank umum syariah baru lebih mendesak daripada revisi Qanun Aceh. Mengapa demikian? Karena bank syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi dengan cara yang sesuai dengan syariah. Sedangkan revisi Qanun Aceh hanya memperbaiki peraturan yang sudah ada. Oleh karena itu, pendirian bank syariah baru harus diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
IndoPulsa.Co.id – Pendirian bank umum syariah baru lebih mendesak daripada revisi Qanun Aceh
Blog Indo Pulsa – Rencana kajian Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (ILS) masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat di Aceh. Review ini muncul akibat adanya kesalahan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu.
Menurut Pengamat Ekonomi Islam dari Universitas Indonesia (UI) Yusuf Wibisono, pilihan terbaik bagi masyarakat Aceh saat ini bukanlah merevisi UU LKS, melainkan mendorong persaingan yang lebih sehat.
Menurutnya, pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru selain BSI jauh lebih strategis. Karena mampu menghadirkan persaingan yang sehat antar bank syariah di Aceh.
“Persaingan sehat antar bank syariah besar sangat penting, terutama untuk daerah seperti Aceh yang hanya memiliki layanan perbankan syariah,” ujarnya.
Menurutnya, momen lahirnya BAS sangat besar untuk diwujudkan. Caranya dengan melakukan spin off BTN Syariah. Bank milik pemerintah dengan konsep syariah ini harus segera spin off menjadi BUS.
“Bisa digalang dengan suntikan modal besar melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan begitu, BTN Syariah akan menjadi kompetitor yang kredibel bagi BSI,” kata Yusuf.
Namun, lanjut Yusuf, jika opsi PMN tidak memungkinkan, alternatif kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah adalah memilih mendorong konversi Bank BTN menjadi bank syariah.
“Langkah progresif ini dilakukan dengan mengalihkan hak dan kewajiban BTN Syariah (UUS BTN) kepada Bank BTN yang kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank syariah,” jelas Yusuf.
Yusuf mengatakan, langkah progresif pembentukan bank baru milik pemerintah syariah ini tidak hanya efektif menghadirkan pesaing BSI yang kredibel, namun sekaligus mendorong pengembangan ekosistem industri keuangan syariah dan ekosistem industri halal.
“BTN yang merupakan bank milik negara dengan aset terkecil di kisaran Rp 360 triliun berpotensi untuk dikonversi menjadi bank syariah karena mengkhususkan diri di bidang pembiayaan perumahan yang sangat mendorong kemajuan di sektor riil secara luas, sehingga sehingga bisa meningkatkan pangsa perbankan syariah hingga menembus 10%,” kata Yusuf.
Menurut Yusuf, sekitar 95% layanan keuangan dan perbankan di Aceh hanya dilayani oleh dua bank, yakni BSI dan Bank Aceh Syariah. Tidak mengherankan jika kelumpuhan BSI akhir-akhir ini diikuti dengan kelumpuhan kegiatan ekonomi Aceh.
“Jika tidak ada merger tiga bank BUMN Syariah pada 2021, seharusnya Aceh lebih banyak memilih bank syariah selain Bank Aceh Syariah, yakni BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah,” ujarnya.
Diketahui, sejak Qanun LKS diberlakukan pada 2018 lalu, semua bank konvensional harus hengkang dari Aceh. Hanya bank syariah yang beroperasi.
Terdapat dua bank syariah besar yang beroperasi di Aceh, yaitu Bank Aceh Syariah dan BSI. Selain itu, ada juga BCA Syariah dan BTN Syariah yang beroperasi di Bumi Serambi Mekkah.
Ke depan, Yusuf berharap tidak ada lagi merger antar bank BUMN syariah seperti rencana pengambilalihan BTN Syariah oleh BSI.
“Sebagai pemimpin pasar, bank syariah pemerintah harus dibiarkan tumbuh secara organik dan diberi kesempatan untuk menjadi besar dengan mengkhususkan pada ceruk pasar yang berbeda,” pungkasnya.
Pendirian bank umum syariah baru lebih mendesak daripada revisi Qanun Aceh. Dalam menghadapi era digital, kebutuhan akan perbankan syariah semakin meningkat. Oleh karena itu, pendirian bank umum syariah baru harus dilakukan segera. Kunjungi https://www.indopulsa.co.id untuk informasi lengkap seputar perbankan syariah.
