Halo para pengunjung setia! Selamat datang di artikel kami kali ini. Kali ini, kami akan membahas tentang pandangan Kepala BIS mengenai kebutuhan negara-negara akan kerangka hukum CBDC. CBDC atau Central Bank Digital Currency merupakan topik yang tengah hangat dibicarakan di dunia perbankan dan keuangan. Otoritas moneter dari berbagai negara sedang mempertimbangkan implementasi CBDC sebagai langkah inovatif dalam sistem keuangan mereka.
Kepala BIS, sebagai lembaga yang bertugas mempromosikan kerjasama internasional dalam hal kebijakan moneter dan keuangan, berpendapat bahwa negara-negara membutuhkan kerangka hukum yang jelas sebelum meluncurkan CBDC. Menurutnya, hal ini penting agar implementasi CBDC dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas lebih dalam mengenai pandangan Kepala BIS terkait kerangka hukum CBDC yang diperlukan oleh negara-negara. Kami akan membahas mengapa kerangka hukum yang kuat diperlukan, apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan kerangka hukum tersebut, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh negara-negara jika berhasil menerapkan kerangka hukum CBDC dengan baik.
Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan CBDC dan pentingnya kerangka hukum dalam artikel ini. Bacalah artikel ini sampai selesai dan dapatkan wawasan baru yang menarik seputar topik yang sedang hangat dibicarakan ini. Selamat membaca!
Kepala BIS: negara-negara membutuhkan kerangka hukum CBDC
Negara-negara membutuhkan kerangka hukum yang jelas untuk menerapkan mata uang digital bank sentral (CBDC), menurut kepala Bank for International Settlements (BIS) selama konferensi baru-baru ini di Basel. Acara ini berfokus pada pembaruan undang-undang untuk teknologi mata uang digital.
Dalam pidato yang diadakan pada 27 September, yang kemudian diterbitkan di situs web mereka, Manajer Umum BIS Agustín Carstens mengatakan undang-undang nasional harus memungkinkan bank sentral untuk mengeluarkan mata uang digital jika CBDC ingin memenuhi permintaan publik.
Sebagian besar negara saat ini melarang atau memiliki aturan yang tidak jelas seputar penerbitan CBDC.
Carstens mengatakan CBDC dapat memperluas akses keuangan dan melakukan pembayaran lebih cepat dan lebih murah. Namun, mereka memerlukan undang-undang yang diperbarui tentang isu-isu seperti privasi dan perlindungan anti pencucian uang.
Tidak dapat diterima bahwa kerangka hukum yang tidak jelas atau ketinggalan zaman dapat menghambat [CBDCs’] Penyebaran. Pekerjaan untuk mengatasi masalah ini perlu dimulai dengan sungguh-sungguh. Dan itu perlu dilanjutkan dengan kecepatan.
Agustín Carstens — Manajer Umum BIS
Carstens menekankan pentingnya menyeimbangkan privasi pengguna dengan kemampuan untuk memantau transaksi substansial.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya CBDC menyediakan konsumen dengan pilihan yang diperluas di samping uang tunai tradisional dan uang bank komersial.
Bos BIS menyerukan kolaborasi di seluruh dunia dalam pengembangan CBDC, dengan fokus khusus pada aspek penting interoperabilitas.
Namun, ia menyoroti perlunya masing-masing negara untuk memulai diskusi dan konsultasi internal sebelum merambah ke upaya koordinasi internasional mengenai CBDC.
Masing-masing yurisdiksi memutuskan apakah akan menerbitkan CBDC dan bagaimana menyeimbangkan hak dan kewajiban penggunanya di tingkat nasional. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sering tergantung pada kerangka hukum setempat, serta pada budaya dan tradisi.
Agustín Carstens — Manajer Umum BIS
Visi BIS tentang kerangka CBDC
Kembali pada bulan Juli, BIS merilis kerangka kerja baru pada bulan Juli untuk mengamankan CBDC.
Laporan berjudul “Kerangka Kerja Keamanan dan Ketahanan untuk Sistem CBDC” bertujuan untuk memandu bank sentral dalam merancang, menerapkan, dan mengoperasikan sistem CBDC ritel yang aman.
Ini mengidentifikasi risiko baru dari kompleksitas dan ketergantungan CBDC pada pihak ketiga.
BIS memperingatkan bahwa CBDC bisa rentan terhadap serangan cyber dari hacker, negara-bangsa, atau sabotase orang dalam. Dengan demikian, ia telah menciptakan kerangka kerja tujuh langkah bagi bank sentral untuk diikuti untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan CBDC.
Kerangka kerja ini mencakup tujuan kontrol, seperti menerapkan pertahanan berlapis, sistem pemantauan 24/7, dan menguji rencana pemulihan.
BIS merekomendasikan penggunaan kerangka kerja untuk menilai kemampuan keamanan saat ini dan meningkatkan kematangan dari waktu ke waktu.
Laporan ini mengidentifikasi teknologi yang memungkinkan seperti arsitektur zero trust, layanan mikro, dan DevSecOps yang dapat memperkuat pertahanan CBDC.
Kepala BIS berharap bahwa negara-negara dapat segera mengembangkan kerangka hukum CBDC yang memadai. Terima kasih kepada pembaca yang telah membaca artikel ini sampai selesai, dan sampai jumpa di update artikel menarik lainnya.