Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong inklusi keuangan dengan meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Salah satu caranya dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat desa tentang pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan keuangan serta membantu meningkatkan perekonomian mereka secara mandiri.
IndoPulsa.Co.id – OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan Melalui Kemandirian Ekonomi Desa
Blog Indo Pulsa – Dewan Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus bersinergi mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat melalui kemandirian ekonomi desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Eksekutif Pengawasan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, peningkatan inklusi keuangan di masyarakat sangat penting sehingga penguatan sinergi perlu terus dilakukan.
“Kami di OJK memiliki program untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Dimana, peningkatan inklusi keuangan di daerah sebesar satu persen akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,16%,” ujarnya, dalam Laporan dan Rapat Paripurna TPAKD se-Jawa Tengah, Semarang, 27 April 2023.
Rakorda TPAKD merupakan retailerda tahunan yang dilakukan OJK bersama Pemda dan Kementerian/Dewan sebagai upaya evaluasi dan penyatuan program kerja inklusi keuangan di masing-masing daerah. Rakor TPAKD ini rutin dihadiri para bupati, termasuk rakor TPAKD Jateng yang kali ini dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Hadir pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dan dihadiri anggota TPAKD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta perwakilan Industri Jasa Keuangan sebagai peserta.
Lanjutnya, OJK sendiri akan terus memperkuat inklusi keuangan di pedesaan dengan meningkatkan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang tepat seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Terhadap Pemberi Pinjaman Uang (K/PMR), Urun Dana Surat Berharga (pembiayaan SCF) dan lain-lain.
Penguatan akses keuangan di pedesaan, kata dia, akan dibarengi dengan perluasan edukasi keuangan agar peningkatan penggunaan produk dan jasa keuangan sejalan dengan tingkat pemahaman atau literasi masyarakat.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang paling banyak menyumbang desa wisata secara nasional.
Saat ini, kata Sandi, pariwisata tercatat meningkat dan jumlah lapangan kerja yang tercipta lebih berkualitas dan mengacu pada aspek keberlanjutan.
“Tahun 2023, target devisa pariwisata antara USD 2 miliar hingga USD 5,95 miliar. Untuk itu ketersediaan akses keuangan perlu terus dilanjutkan,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi OJK yang telah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Jawa Tengah sebagai hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022.
“Tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 47,38% di tahun 2019 menjadi 51,69% di tahun 2022 dan literasi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71% menjadi 85,97% di tahun 2022,” jelas Ganjar.
Pemerintah provinsi, kata Ganjar, juga telah memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk tahun 2013-2022 sebesar Rp 7,786 miliar di 140.237 titik.
Berdasarkan data OJK, saat ini di Jawa Tengah telah dibentuk seluruh tim TPAKD yang terdiri dari 1 TPAKD Provinsi dan 35 TPAKD Kabupaten/Kota.
Seluruh TPAKD baik di tingkat daerah maupun kabupaten/kota telah menyusun program kerja bertema dan program kerja unggulan sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan akses terhadap produk keuangan tertentu.
Ke depan, untuk memberdayakan literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam rangka kemandirian ekonomi desa, OJK akan membangun Pusat Informasi Keuangan Desa (PIKD) Terpadu yang merupakan bagian dari Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI).
Program pilot project ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dan nantinya juga dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Program PIKD merupakan sinergi antara OJK dengan Pemerintah Daerah dan Industri Jasa Keuangan yang juga mencakup program bersama antara OJK, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan program pengembangan desa wisata.
Kerja sama OJK dengan Kemendikbud dilakukan secara nasional melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif yang menyasar desa.
Di sisi lain, OJK juga akan terus meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian daerah melalui kemandirian ekonomi desa serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggalakkan inklusi keuangan melalui program kemandirian ekonomi desa. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat mandiri dalam mengelola keuangan dan meningkatkan perekonomian mereka. Dukung program OJK dengan membeli pulsa di https://www.indopulsa.co.id.
