Anggota DPR menyoroti soal ekspor nikel dan meminta pemerintah tidak mendikte IMF. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ekspor haruslah diambil sendiri oleh pemerintah tanpa campur tangan asing. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi negara serta memastikan keberlanjutan industri nikel dalam negeri.
IndoPulsa.Co.id – Soal Ekspor Nikel, Anggota DPR Minta Pemerintah Tidak Mendikte IMF
Blog Indo Pulsa – Menyusul permintaan IMF untuk melonggarkan kebijakan ekspor nikel, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mematuhi konstitusi.
Pemerintah seharusnya tidak ingin IMF ikut campur karena Indonesia sebagai negara berdaulat berhak menentukan aturan tentang pengelolaan sumber daya alamnya.
Mulyanto mengatakan, permintaan IMF yang disampaikan dalam Konsultasi Dewan Eksekutif IMF 2023 Pasal IV dengan Indonesia yang dikeluarkan pada Minggu (25/6) sangat tidak logis.
Pasalnya, saat ini Indonesia tidak memiliki kewajiban kepada IMF sehingga permintaan tersebut sangat tidak relevan untuk disampaikan oleh suatu lembaga kepada pemerintah yang berdaulat.
Mulyanto pun meminta pemerintah bertindak tegas atas permintaan ini untuk unjuk kekuatan di depan lembaga internasional. Jika tidak, maka Indonesia akan dianggap lemah dan mudah dipermainkan oleh bangsa lain.
Sebaiknya, kata dia, IMF tidak mendikte Indonesia terkait kebijakan dalam negeri terkait hilirisasi mineral, termasuk kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi Indonesia.
“Ini adalah masalah kepentingan negara kita dan pilihan kebijakan dari negara berdaulat. UKM sendiri tidak setuju dengan hilirisasi yang terlalu merugikan investor,” dikutip Kamis
Selain itu, hilir nikel adalah semi-liver yang mengekspor produk nikel setengah jadi berupa nickel pig iron (NPI) dan feronikel dengan kandungan nikel rendah.
“Namun ketika menyangkut masalah kedaulatan negara, PKS meminta pihak asing tidak mencoba ikut campur,” jelas Mulyanto.
Mulyanto mengatakan, model hilirisasi di Indonesia saat ini tidak menghasilkan penerimaan negara yang memadai. Hal ini disebabkan insentif yang diberikan berupa bebas pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan dan bea keluar.
Termasuk menetapkan harga bijih nikel dalam negeri hampir separuh harga internasional dan melarang ekspor bijih nikel.
“Oleh karena itu, sebagai negara yang rasional, kita wajib terus melakukan perbaikan terkait kebijakan hilirisasi yang sedang dikembangkan,” pungkasnya.
Anggota DPR menyerukan agar pemerintah tidak terlalu mengikuti saran IMF terkait ekspor nikel. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang menguntungkan untuk Indonesia. Baca lebih lanjut di Indopulsa.co.id.
