Kajian regulasi Digital Health Entrepreneur (DHE) sedang dalam proses dan akan segera diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, belum diketahui kapan regulasi tersebut akan resmi berlaku. BI menilai regulasi tersebut penting untuk menjamin kualitas dan keamanan produk kesehatan digital yang semakin berkembang di Indonesia.
IndoPulsa.Co.id – BI Ungkap Kajian Regulasi DHE Akan Segera Diterbitkan, Tapi Belum Tahu Kapan
Blog Indo Pulsa – Hingga saat ini, pemerintah belum menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Gubernur BI mengatakan, revisi PP 1/2019 akan segera diterbitkan, khususnya terkait Sumber Daya Alam (SDA) DHE.
“PP 1/2019 Menko Perekonomian akan segera diterbitkan, untuk PP 1/2019 khususnya DHE SDA. Itu sesuai undang-undang, pemerintah berhak mengontrol, tentu kita mendukung penuh PP 1/2019,” ujar Perry dalam konferensi pers KSSK, Senin, 8 Mei 2023.
Namun, Gubernur BI belum bisa memastikan kapan revisi aturan DHE itu akan diterbitkan, baik tahun ini maupun tahun depan setelah Pemilu selesai. Menurut Perry, dengan revisi PP 1/2019 akan lebih banyak DHE yang diimpor ke dalam negeri.
Selain itu, dengan revisi PP juga akan semakin banyak bank yang dapat menerima dana DHE dari eksportir untuk menempatkan dananya yang kemudian disalurkan ke BI.
Gubernur BI juga menyatakan hingga 3 Mei 2023, DHE telah terealisasi sebesar USD 363 juta yang dihimpun dari 16 eksportir di 7 bank yang dipilih BI.
“Hingga 3 Mei lalu, DHE sebesar USD 363 juta telah terkumpul dari 16 eksportir terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan,” jelas Perrry.
Ke depan, Perry meyakini revisi PP 1/2019 akan meningkatkan realisasi penerimaan dana DHE yang masuk ke Tanah Air.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan status regulasi tersebut masih didistribusikan kepada pemangku kepentingan. Jadi, berkasnya belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sayangnya, Airlangga tidak menjelaskan secara gamblang apa kendala pembahasan revisi aturan DHE belum selesai di kalangan menteri.
Keterlambatan ini sudah terjadi untuk kesekian kalinya. Sebelumnya, pemerintah bahkan menargetkan aturan DHE selesai pada Maret 2023. Bahkan ada yang mengklaim keterlambatan revisi aturan DHE bisa jadi karena memasuki tahun politik, sehingga para bandar politik menekan pemerintah atau partai untuk tidak memberlakukannya. DHE.
Menurut kajian BI, regulasi DHE akan segera diterbitkan, namun belum ada kepastian kapan. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi di sektor keuangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan keuangan, kunjungi https://www.indopulsa.co.id.
