Alokasi penyertaan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN, tetapi penggunaan dana tersebut harus dipertimbangkan dengan matang. Diperlukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sehingga tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
IndoPulsa.Co.id – Alokasi Penyertaan Modal Negara untuk BUMN Dianggap Membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Blog Indo Pulsa – Kementerian BUMN kembali mengusulkan penyertaan modal nasional (PMN) sebagai tambahan investasi dan pengoperasian sepuluh BUMN senilai Rp57,9 triliun pada 2024.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Indef, Abra Talattov mengatakan, dalam pengalokasian PMN tahun depan, pemerintah perlu melakukan kritik dan analisis mendalam agar PMN dapat terserap secara optimal di tengah permasalahan yang dihadapi BUMN saat ini.
“Jangan sampai PMN yang sudah dibagikan tidak dikembalikan dalam bentuk kontribusi dividen atau penerimaan pajak melainkan hanya fluktuatif, tidak terlacak bahkan menjadi masalah BUMN, kerugian BUMN tidak bisa ditangani dengan baik karena masalah tata kelola juga, kata Abra dalam Diskusi Umum Indef di Blog Indo Pulsa, 13 Juni 2023.
Abra juga menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa tantangan di BUMN terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang mulai pulih, dimana perlu dipertimbangkan pemberian PMN yang berlebihan kepada BUMN, hal ini dikarenakan kinerja BUMN juga harus lebih baik kedepannya. . .
“Sekarang keadaan ekonomi kita sudah mulai pulih, seharusnya juga tercermin dari kinerja BUMN ke depan, sehingga tidak ada alasan BUMN terlalu membutuhkan dukungan pemerintah karena keadaan ekonomi sudah mulai pulih,” imbuhnya. .
Tantangan lain muncul dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai lebih dari 5,3% hingga 5,8% pada tahun 2026. Berdasarkan hal tersebut, BUMN juga perlu menjadi salah satu penggerak untuk mencapai target tersebut.
“Seperti yang kita lihat selama ini masih di level 5,1% dan level 5,3% cukup berat, ditambah lagi jika ada upaya reformasi dari berbagai elemen termasuk dari BUMN untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,8%, ini tantangannya. tentunya Kami berharap BUMN dengan kapasitas tersebut juga akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi negara,” ujar Abra.
Kemudian dari segi realisasi APBN selama tiga tahun terakhir juga mengalami tekanan, demikian pula sejak tahun ini Indonesia mengalami normalisasi fiskal dan mencatatkan surplus sebesar 1,12% dari PDB.
“Kita juga tidak ingin keadaan APBN yang sudah mulai pulih, membaik, dibebani dengan tuntutan pengalokasian anggaran PMN, sehingga kita tidak boleh lengah dan lupa, tanpa melihat situasi yang mendesak,” kata Abra. .
Sementara dari sisi gap tabungan-investasi, kontribusi BUMN beberapa tahun terakhir ini agak berkurang terutama di tahun 2021 dan 2022, tentunya ini juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meskipun dianggap membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, alokasi penyertaan modal negara untuk BUMN tetap dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan pelayanan publik. Namun, penting bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian negara. Ingin tahu lebih lanjut tentang investasi yang menguntungkan? Kunjungi www.indopulsa.co.id sekarang!
