IndoPulsa.co.id – Kasus Pamer Harta Seorang Pejabat Kementerian Keuangan, Wajar jika Masyarakat Krisis Kepercayaan
Blog Indo Pulsa – Kasus pamer kekayaan oleh pejabat pemerintah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengungkapkan kekesalannya kepada pejabat Kementerian Keuangan yang suka memamerkan kekayaannya di media sosial. Jokowi pun memahami kekesalan publik terhadap para pembantunya di pemerintahan.
“Saya tahu betul bahwa insiden pajak dan bea cukai adalah akibat dari frustrasi masyarakat terhadap pemerintah. Kalau seperti itu, saya kira wajar rakyat kecewa karena pelayanannya dianggap buruk, sehingga para pejabat bersikap arogan dan unjuk kekuasaan lalu unjuk kekayaan (hedonis),” kata Jokowi baru-baru ini.
Kekecewaan yang diungkapkan Jokowi mengikuti kasus Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan besar dan luar biasa. Selain itu, Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga dicopot dari jabatannya karena pamer kekayaan.
Dari kasus tersebut tentunya memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Perpajakan (TRI) Pratama-Kreston Prianto Budi Saptono menilai runtuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga DJP merupakan hal yang wajar.
Selain itu, ketidakpatuhan dan kepatuhan pajak merupakan hal yang kompleks. Dua faktor yang relevan menurut situasi saat ini adalah faktor psikologis dan faktor sosiologis.
“Faktor psikologis bisa disebabkan oleh perilaku petugas pajak yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi saat ini. Faktor sosiologis juga terlihat dari seruan tagar untuk memboikot pembayaran pajak di media sosial,” kata Prianto.
Dalam memulihkan kepercayaan publik, menurutnya, pemerintah perlu menerapkan strategi “service & trust”. Artinya, JP terus memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak agar dapat percaya kembali. Selain itu, DJP perlu membangun kesadaran perpajakan tentang risiko ketidakpatuhan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.
“DJP perlu mengedukasi bahwa tidak membayar pajak dapat berujung pada surat cinta, teguran, pemeriksaan, bahkan pemeriksaan pajak. Kewenangan itu sudah tertuang dalam undang-undang perpajakan yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di DPR,” jelasnya.
Seperti diketahui, Rafael Alun saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mobil Rubicon hingga motor Harley Davidson yang kerap dipamerkan putranya Mario Dandy di media sosial, diakui bukan miliknya dalam daftar LHKPN (Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara). Tapi itu milik keluarga tempat dia meminjamnya.
Berdasarkan data e-LHKPN, kekayaan Rafael mencapai Rp 56,1 miliar. Dengan rincian, tanah dan bangunan Rp 51,93 miliar, transportasi Rp 125 juta (Toyota Camry 2008) dan Rp 300 juta (Toyota Kijang 2018), harta bergerak Rp 420 juta, surat-surat berharga Rp 1,5 miliar, kas & setara kas Rp 1,3 miliar, dan lain-lain -aset lain-lain Rp 419 juta.
Tak hanya itu, nama Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto juga menjadi sorotan menyusul pajangan harta karun di media sosial seperti mobil antik hingga pesawat Cesna.
Diakui Eko, foto pesawat Cesna yang dipajang di media sosial diambil dalam rangka pelatihan penerbangan FASI. Lalu, motor gede (moge) yang dipamerkan Eko di media sosial adalah pinjaman. Namun, Eko mengaku memiliki sepeda motor yang tidak dilaporkan di LHKPN.
Saat ini Eko dicopot dari jabatannya dan sedang menjalani proses penyidikan di KPK. Sebagai informasi, Eko melaporkan kekayaannya ke LHKPN pada 15 Januari 2022 untuk periode 2021. Harta Eko tercatat mencapai Rp 15,7 miliar, sedangkan utangnya sebesar Rp 9 miliar. Hingga total kekayaannya menjadi Rp 6,7 miliar pada 2021.
#Kasus #Pamer #Harta #Seorang #Pejabat #Kementerian #Keuangan #Wajar #jika #Masyarakat #Krisis #Kepercayaan Kasus Pamer Harta Seorang Pejabat Kementerian Keuangan, Wajar jika Masyarakat Krisis Kepercayaan
[now]
