Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menolak suap sebesar Rp 2,5 miliar demi menjaga profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan yang patut diacungi jempol ini terjadi ketika ada pihak yang ingin mempengaruhi pemilihan ketua BPD. Sutarmidji menegaskan bahwa pilihan haruslah jujur dan adil, tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Tindakan ini memberikan contoh yang baik untuk para pejabat lainnya dalam menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran.
IndoPulsa.Co.id – Kisah Gubernur Kalbar Tolak Suap Rp 2,5 Miliar Demi Jaga Profesionalisme BPD
Yogyakarta – Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku menolak suap senilai Rp 2,5 miliar dan lahan 2 hektare yang ditawarkan kepadanya agar seorang kepala divisi di Bank Kalbar bisa menjadi direktur. Namun, ia dengan tegas menolak suap tersebut dan malah memecat kepala departemen yang bersangkutan.
“Saya bilang tidak benar. Saya bilang Kabid baru saja logout. Bisa rugi bank,” kata Sutarmidji dalam seminar bertajuk “Visi Kepala Daerah Menjadi Badan Usaha Milik Daerah sebagai Agen Pembangun Darah Profesional” yang digelar oleh Infobank bekerjasama dengan ASBANDA, Kamis 11 Mei 2023.
Kisah Sutarmidji juga menunjukkan bahwa good corporate governance (GCG) masih menjadi persoalan serius di bank pembangunan daerah (BPD). Peran menjaga integritas dan profesionalisme di BPD tidak hanya dari bupati sebagai pemilik, tetapi juga dari direksi dan seluruh warga BPD itu sendiri.
Di lain waktu, ia juga mengatakan menolak menjadi komisaris bagi direktur Bank Kalbar yang sudah dua periode menjabat. Dia menolak karena direksi menyerahkan data yang tidak benar terkait Bank Kalbar kepadanya dengan harapan diangkat menjadi komisaris.
Karena itu, dengan berbagai permasalahan tersebut, menurutnya hal tersebut perlu segera ditangani agar BPD dapat menjalankan perannya sebagai distributor pembangunan daerah secara profesional. “Kita harus menyelesaikan hal-hal seperti ini, praktik seperti ini. Harus profesional,” katanya.
Sutarmidji sependapat dengan tata kelola yang baik dan profesional, BPD dapat menjadi penggerak perekonomian daerah. Apalagi untuk daerah dengan anggaran kecil. Dengan kerjasama BPD dan Pemerintah Daerah, berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan.
“Misalnya, hanya hal-hal kecil. Misalnya, saya ingin kantin sehat ada di semua sekolah di Pontianak. Jika saya membangun kantin menggunakan anggaran yang relatif besar. Tapi saya bilang saya membayar bunga. Bank memberikan pinjaman. Jadi kerjasama seperti ini bisa mempercepat tercapainya kantin sehat,” ujarnya.
Memahami hal itu, dia tidak mau mencampuri kepentingan pribadi Bank Kalbar. Ia hanya berpesan agar Bank Kalbar bisa meraih kinerja positif.
Harapan Gubernur Kalbar itu kemudian dijawab dengan baik oleh Rokidi selaku direktur utama Bank Kalbar. Rokidi yang menjabat direktur pelaksana sejak 2021 mampu membawa bank yang dipimpinnya itu menjadi rapor yang sangat baik.
Buktinya, pada kuartal I 2023, kredit Bank Kalbar tumbuh 10,73% (year on year/yoy) menjadi Rp13,05 triliun. Kemudian, Bank Kalbar membukukan laba bersih Rp 126,24 miliar selama tiga bulan pertama tahun ini.
Dickie F.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menolak suap sebesar Rp2,5 miliar dari BPD demi menjaga profesionalisme. Keputusan ini patut diacungi jempol dan patut dicontoh oleh para pejabat lainnya. Mari dukung integritas dalam berbangsa dan bernegara dengan menggunakan layanan terpercaya dari Indopulsa. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut.
